Warga Dusun Tratas, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, menagih Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah area setempat untuk memberi pindah rugi atas 23 tempat tinggal warga yang rusak akibat pembangunan instalasi pengolah air limbah (IPAL) dengan Flow Meter Air Limbah.

Mereka berkirim surat kepada Bupati Banyuwangi, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pemeriksa Keuangan, Kapolres, dan Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi.

Koordinator warga Tratas, Suwandi, mengatakan, pemasangan tiang pancang di dalam proyek IPAL selanjutnya udah memicu 23 tempat tinggal warga retak-retak. Proyek itu didirikan cuma berjarak 4 mtr. dari permukiman nelayan Dusun Tratas. “Jadi perlu tersedia pindah rugi kepada warga yang terdampak.

Menurut Suwandi, pada mulanya pemerintah Banyuwangi berjanji dapat memberi pindah rugi kepada warga. Bahkan, sejumlah anggota DPRD udah meninjau tempat tinggal warga yang retak. Namun, hingga proyek IPAL dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pindah rugi yang dijanjikan belum terealisasi.

Proyek IPAL itu didanai Kementerian Lingkungan Hidup dari APBN 2012 sebesar Rp 9,5 miliar. Proyek di lahan seluas 1.200 mtr. itu dikerjakan PT Citra Aneka Solusip terhadap 18 September 2012.

Namun, pas pemasangan tiang pancang, 23 tempat tinggal warga retak-retak. Gara-gara itu, warga menolak pembangunan IPAL. Mereka sesudah itu berunjuk rasa besar-besaran. Proyek jadi mandek hingga akhir 2012. Pada Januari 2013, Kementerian Lingkungan Hidup selanjutnya mencabut anggaran untuk proyek itu.

Pembuatan IPAL terpadu itu merupakan tidak benar satu solusi untuk menanggulangi pencemaran lingkungan di kawasan Muncar. Delapan perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan kecil yang diakui tidak bisa membangun IPAL.

Di kawasan Muncar terdapat kira-kira 100 perusahaan pengolahan ikan, layaknya sarden kalengan, penepungan, pembekuan, dan pembuatan minyak ikan. Sebanyak 40 perusahaan di antaranya perlu punya IPAL gara-gara limbahnya di atas baku kualitas yang ditetapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Namun, sejak beroperasi tahun 1970-an, perusahaan-perusahaan itu tidak membawa IPAL. Limbah cair langsung dibuang ke sejumlah sungai yang bermuara ke perairan Muncar di Selat Bali.

Akibatnya, berjalan pencemaran akut di laut Muncar dengan takaran limbah 2.000 ppm, atau melebihi baku kualitas yang ditetapkan cuma 100 ppm.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Husnul Khotimah mengatakan, pemerintah Banyuwangi tidak bisa memberi pindah rugi kepada warga gara-gara proyek selanjutnya didanai APBN. “Jadi surat kami serahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup,” kata dia.

Husnul mengklaim, terhadap November lalu, tim Pemkab dengan kontraktor udah berniat merenovasi tempat tinggal warga yang retak. Namun warga justru menolaknya.