Di Indonesia, bentuk badan bisnis yang umum dipilih oleh pengusaha adalah CV dan PT. Bagi yang punyai bisnis secara komunitas (usaha bersama), Koperasi termasuk cukup umum ditemukan.

Ada pula bentuk kelembagaan atau badan baru yang disebut bersama arti BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa. Namun, tetap banyak yang belum tahu bahwa tersedia perbedaan berasal dari bentuk badan bisnis tersebut, yakni tersedia yang sudah berupa badan hukum dan tersedia yang belum dengan sebutan lain badan bisnis biasa.

Biaya pengurusannya pun berbeda, dikarenakan untuk pengurusan pembentukan badan bisnis kebanyakan lebih murah daripada pengurusan pembentukan badan hukum.

Apa sih bedanya badan bisnis yang berstatus badan hukum dan belum berbadan hukum (badan usaha)? Yuk kami bahas satu persatu mengenai badan hukum dan badan usaha.

 

Perbedaan Badan Usaha dan Badan Hukum

Pertama, mari kami mengenal dulu mengenai badan bisnis dan badan hukum. Dua perihal ini tidak serupa ya. Badan bisnis adalah kesatuan hukum dan bisnis ekonomi yang mempunyai tujuan untuk melacak keuntungan.

Badan bisnis terbagi menjadi dua, yakni badan bisnis yang berbadan hukum dan badan bisnis yang tidak berbadan hukum.

Badan bisnis yang berbadan hukum punyai ciri yakni terdapatnya pemisahan kekayaan pemilik bersama kekayaan badan usaha, supaya pemilik cuma bertanggung jawab hanya harta yang dimilikinya.

Beberapa contoh badan bisnis yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Sedangkan badan bisnis yang tidak berbadan hukum punyai ciri yakni tidak mengatasi pada kekayaan badan bisnis bersama kekayaan pemilik. Contoh badan bisnis tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

Rekomendasi terbaik :

Jasa konsultan pajak pribadi dokter karyawan tenaga ahli badan hukum perusahaan pt cv tarif kewajiban spt nihil umkm 0.5 final PPh 15 21 23 26 29 1771 kredit syarat pengajuan mencabut pkp efiling efin membuat kode billing npwp efaktur online mekanisme perhitungan bea cukai impor pemeriksaan pelaporan penghapusan sanksi telat bayar pendampingan sidang sengketa mencabut surat paksa permohonan pengurangan batas waktu penyetoran wajib ppnbm

 

 

Apa saja jenis-jenis badan usaha?

Untuk artikel ini, kami tidak akan mengulas semua tipe badan bisnis yang tersedia di Indonesia. Di sini cuma akan dibahas badan yang erat kaitannya bersama keadaan UMKM di Indonesia, diantaranya yakni Perseorangan, CV, PT, dan Koperasi. Yuk kami bahas satu per satu.

Perseorangan
Bentuk badan Perseorangan adalah salah satu yang paling kerap ditemui pada pelaku bisnis mikro dan kecil. Pada dasarnya, Perseorangan bukanlah badan bisnis atau badan hukum. Maksudnya adalah, bahwa tidak tersedia dasar hukum yang tahu mengenai tipe badan Perseorangan, tidak tersedia struktur organisasi dalam Perseorangan, dan lainnya.

 

Apakah sekarang kawan baik wirausaha kaget? Apakah kawan baik Wirausahamengira bahwa Perseorangan adalah badan usaha? Jawabannya adalah TIDAK.

Perseorangan laksanakan semua kegiatan usahanya sendiri, atau bersama kata lain, mengurus semua urusan keuangan, produksi, pemasaran dan kegiatan bisnis lainnya sendiri. Tentu saja, otomatis tanggung jawab dibebankan seutuhnya kepada pemilik, dikarenakan yang punyai semua modal dan yang mengambil alih ketetapan strategis adalah pemilik.

Sehingga jikalau tersedia pembagian hasil usaha, besarannya ditentukan sendiri oleh pemilik. Pemilik yang dimaksud di sini adalah cuma 1 orang ya. Misalkan, Mbak Sarah mengolah bawang goreng skala kecil, bersama nama Bawang Goreng Sarah.

 

Yang memilih bawangnya di pasar, yang memotong dan menggoreng bawang, yang mengemas dan mengirimkannya kepada pemesan, adalah Mbak Sarah. Jika tersedia keuntungan, maka Mbak Sarah yang memutuskan dibelikan apa untuk mengolah selanjutnya, apakah beli minyak goreng, atau beli mesin penggoreng bawang yang irit minyak goreng.

Tidak heran banyak bisnis yang berupa Perseorangan, lebih-lebih untuk bisnis bersama skala mikro dan kecil dikarenakan kegiatan usahanya tetap sederhana dan tidak ribet untuk pengurusan pembentukan badan usaha/ badan hukum yang resmi. Bukan artinya tidak dapat diresmikan ya.

Pemilik bisnis dapat mendaftarkan usahanya dalam bentuk badan Perseorangan bersama sebabkan Akta Notaris, jikalau dirasa akta tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan usahanya.

 

CV (Persekutuan Komanditer)
CV termasuk menjadi salah satu pilihan para kawan baik UKM. Sebenarnya CV adalah badan bisnis yang merupakan sekutu perseorangan. Jadi CV bukan badan hukum ya, tetapi cuma berupa badan bisnis saja. CV kebanyakan terdiri berasal dari minimal 2 orang, dimana tersedia yang menjadi sekutu komplementer atau sekutu aktif dan yang lain menjadi sekutu komanditer atau sekutu pasif.

Sekutu aktif adalah pihak yang mengurus semua kepentingan atau manajemen bisnis CV, namun sekutu pasif adalah pihak yang cuma menanam modal saja. Jadi sekutu pasif tidak laksanakan kegiatan bisnis CV sama sekali. Dalam perihal ini, yang bertanggung jawab atas kepentingan CV adalah sekutu aktif.

Bertanggung jawab di sini adalah jikalau CV mengalami kerugian, maka sekutu aktif apalagi dapat manfaatkan harta pribadinya untuk menjamin kerugian dan melunasi hutang CV. Sekutu aktif termasuk yang mengambil alih ketetapan strategis untuk CV. Untuk pembagian hasil bisnis CV, didasarkan pada pembagian modal, tambahan untuk sekutu aktif berdasarkan bersama kadar yang disepakati sebelumnya.

Nah dikarenakan CV adalah badan bisnis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), diwajibkan untuk mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, bersama menyertakan akta notaris yang sudah dibuat.

 

PT (Perseroan Terbatas)
Berbeda bersama Perseorangan dan CV, PT adalah badan bisnis yang merupakan badan hukum.

Artinya, PT dapat punyai harta dan kewajiban (hutang) sendiri. Untuk mendirikan PT, diperlukan minimal 2 orang dan diwajibkan punyai akta notaris sebelum akan mendaftar dan beroleh pengesahan berasal dari Kementerian Hukum dan HAM.

PT termasuk punyai struktur organisasi yang jelas, yakni direksi dan komisaris. Direksi adalah pihak yang mengurus dan laksanakan tindakan untuk PT berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 

Sedangkan komisaris adalah pihak yang laksanakan pengawasan pada kebijakan pengurusan PT dan memberi tambahan nasihat kepada direksi.

Siapa yang bertanggung jawab? Apakah direksi? Jawabannya adalah PT itu sendiri, dikarenakan seperti sudah disebutkan diatas, PT sudah punyai kewajiban sendiri.

Direksi cuma bertindak sebagai pemegang kewenangan pengelolaan dan bertindak atas nama PT. Kekayaan PT sendiri berasal berasal dari setoran modal pemilik dan akumulasi laba. Sedangkan untuk pengambilan ketetapan strategis, termasuk bukan direksi, melainkan wajib lewat forum RUPS yang dihadiri oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris secara quorum.

PT adalah persekutuan modal, bukan persekutuan orang. Mengapa persekutuan modal? Karena PT punyai 3 tipe modal, yakni Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.