Saya baru-baru ini membaca “Fintech, Small Business & The American Dream” oleh Karen Mills, fakultas HBS dan mantan Administrator Administrasi Bisnis Kecil AS (SBA). Buku ini agak akademis tetapi sangat berwawasan dalam menjelaskan bagaimana perusahaan fintech mengganggu pinjaman usaha kecil di AS dan tantangan yang berkembang yang dihadapi fintech, bank incumbent, dan regulator. Saya juga membuat catatan (tersedia di sini) saat saya membaca buku. Pembalik halaman mutlak bagi saya!

Rekomendasi Swab Test Jakarta

Usaha kecil, atau usaha kecil dan menengah (UKM), pinjaman adalah topik yang menarik bagi saya. Pembiayaan adalah jalur kehidupan bagi bisnis, tetapi ruang pinjaman UKM dipenuhi dengan celah. Kesenjangan ini sebagian besar bersifat universal di seluruh negara dan mencakup:

· Kurangnya data yang dapat diandalkan untuk menilai kelayakan kredit peminjam. Misalnya, UKM mungkin tidak memiliki keuangan yang diaudit[1]. Oleh karena itu, pemberi pinjaman tradisional seringkali memerlukan jaminan pribadi dari pemilik bisnis dan/atau agunan aset tetap lainnya untuk mengurangi risiko.

· Kurangnya rekam jejak operasi (untuk UKM yang relatif baru) dan/atau kurangnya riwayat kredit, yaitu belum mencari pembiayaan eksternal. Menurut studi Deloitte tentang pembiayaan UKM pada tahun 2015, kurang dari 60% UKM di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menggunakan pinjaman bank sebagai sarana pendanaan. Secara khusus, di Indonesia, hanya 6% UKM yang menyebutkan menggunakan pinjaman bank sebagai sumber pembiayaan.

· Tingginya biaya akuisisi dan penjaminan kredit UKM untuk bank. Pendapatan per klien biasanya lebih rendah untuk UKM dibandingkan dengan klien korporat yang lebih besar.

· Pengiriman dokumen yang membosankan dengan waktu penyelesaian yang lama.

Menyadari kesenjangan yang ada, fintech bermunculan dan menggunakan cara-cara inovatif untuk mengurangi friksi dalam pinjaman UKM. Misalnya, beberapa telah memanfaatkan data alternatif dan formula penjaminan yang inovatif untuk menilai risiko pembayaran kembali peminjam. Kabbage, sebuah perusahaan fintech A.S., meminjamkan ke pedagang di eBay dan Amazon dengan menganalisis data mereka tentang penjualan, lalu lintas pelanggan, dan umpan balik pembeli. Di Singapura, fintech lender Validus bekerja sama dengan korporasi untuk menilai data perdagangan vendor dan distributor untuk menentukan keputusan pemberian pinjaman. Dengan menggunakan data yang tidak konvensional seperti itu, fintech dapat memperoleh wawasan baru tentang perilaku pelanggan sebagai proxy untuk kelayakan kredit mereka.

Selain itu, fintech seringkali lebih gesit dan dapat mengadopsi teknologi baru dengan cepat, tidak seperti bank yang mungkin terkendala oleh sistem TI warisan mereka. Beberapa fintech juga telah berhasil mengakses sumber permodalan baru untuk membuka lebih banyak peluang pinjaman bagi UKM. Misalnya, fintech lender A.S. Lending Club secara luas dianggap sebagai pelopor pinjaman peer-to-peer.

Terlepas dari nilai fintech dalam memfasilitasi akses UKM ke kredit, pemerintah tidak, untuk waktu yang lama, mengakui fintech sebagai pemberi pinjaman resmi pada jaminan pinjaman pemerintah atau skema pembagian risiko. Alasan-alasan berikut ini mungkin menjadi perhatian beberapa pemerintah.

· Rekam jejak fintech. Bagaimanapun, fintech hanya bermunculan dalam dua dekade terakhir dan menjadi terkenal dalam dekade sebelumnya atau lebih. Rekam jejak mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan bank tradisional. Terkait dengan hal ini, rekam jejak yang relatif pendek dapat menyebabkan data pinjaman, seperti kredit bermasalah (NPL), mungkin tidak cukup komprehensif bagi pemerintah untuk menilai kekokohan model penjaminan dan penilaian risiko fintech.

· Jangkauan pelanggan. Fintech umumnya memiliki modal/pendanaan yang lebih sedikit dibandingkan bank. Berapa banyak UKM yang dapat mereka dukung secara realistis dengan kumpulan dana mereka?

· Risiko teknologi. Apakah platform fintech stabil? Apakah mereka memiliki mekanisme yang kuat untuk mencegah dan menahan serangan cyber?

Pemerintah mengadopsi pendekatan “tunggu dan lihat” dengan hati-hati, dapat dimengerti karena mereka harus bertanggung jawab dalam menggunakan uang pembayar pajak. Namun, COVID-19 mengubah persamaan dan mempercepat pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Ketika COVID-19 menyerang, salah satu perhatian utama pemerintah adalah menyelamatkan mata pencaharian. Ada urgensi yang kuat untuk meluncurkan langkah-langkah dukungan dengan cepat. Oleh karena itu, pemerintah mengandalkan pemberi pinjaman, termasuk fintech, untuk menyalurkan pembiayaan ke khalayak bisnis yang luas, terutama UKM. Beberapa pemerintah juga menyetujui fintech sebagai pemberi pinjaman langsung pada program bantuan pinjaman pemerintah untuk mengkatalisasi pinjaman kepada UKM. Beberapa contoh tercantum pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1 — Contoh skema pinjaman pemerintah dengan fintech sebagai pemberi pinjaman yang disetujui. Sumber: Kompilasi penulis.

Pandemi menciptakan peluang bagi fintech untuk menunjukkan nilainya. Fintech mampu menyalurkan pinjaman ke UKM dengan cepat. Misalnya, pemberi pinjaman alternatif Singapura Goldbell Financial Services dapat mencairkan dana dalam tiga hari setelah menyelesaikan dokumen, sedangkan bank bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Swab Test Jakarta yang nyaman

Di AS, fintech juga berasal dari pinjaman kuantum yang lebih kecil, yang menunjukkan bahwa mereka melayani bisnis yang lebih kecil. Misalnya, sebuah studi NYU menunjukkan bahwa fintech membuat 757.137 pinjaman PPP dengan nilai menengah $15.000, kurang dari